Menjemput Aspirasi Pemuda Riau Untuk Rancangan Aksi Nasional Kepemudaan2016-2019

Pemuda penuh dengan dinamika. Ada banyak permasalahan yang terdapat pada generasi muda, namun disisi lain pemuda juga memiliki potensi yang tak bisa dipandang remeh. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (KPPN/BAPPENAS RI) mencoba menyusun sebuah Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan tahun 2016-2019, yang nantinya akan dijadikan sebagai Peraturan Presiden (Perpres) untuk membangun masyarakat khususnya generasi muda Indonesia.

Penyusunan RAN Pelayanan Kepemudaan kali ini melibatkan tidak kurang dari 25 Kementerian dan Lembaga Negara setingkat Menteri. Selain itu, BAPPENAS selaku penggagas juga mencoba menjemput aspirasi dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ada 3 daerah yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, yang nanti akan diakomodir dalam penyusunan RAN ini, Sulawesi Selatan, Yogyakarta dan Riau.

Di Riau, Pertemuan Konsultasi dan Workshop dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan dan pengembangan RAN ini digelar tanggal 7-8 November 2016, di hotel Labersa, Kampar - Riau. Selama dua hari, BAPPENAS bersama United Nations Population Fund (UNFPA) dan tim konsultan mencoba menjemput aspirasi dari pemangku kepentingan bidang kepemudaan yang ada di Riau. Selain Pemerintah Provinsi Riau, workshop juga melibatkan berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Riau, seperti Komunitas Blogger Bertuah Pekanbaru, PCMI Riau, Ikatan Bujang Dara kota Pekanbaru, YukBerbagiPKU, Satma PP, HMI, PKBI, GMKI, Pramuka dll.

Berbagai masukan muncul dalam forum diskusi ini. Tingginya angka putus sekolah dan pengangguran menjadi isu strategis yang disampaikan oleh Pemprov Riau. Sementara dari kalangan organisasi kepemudaan, muncul beberapa isu strategis yang menjadi harapan akan diakomodir dalam RAN dan pada akhirnya akan kembali ke Riau dalam bentuk berbagai program-program kerja yang nyata. Isu-isu itu antara lain tingginya angka kerusakan lingkungan di Riau terutama Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang butuh peran aktif pemuda dalam melakukan pencegahan dan penanganan bencana. Untuk permasalahan ini, Peserta merekomendasikan pendirian komunitas pemuda tanggap bencana dan peduli lingkungan hidup di Riau, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi Karhutla tinggi.

Bidang pariwisata dan kebudayaan juga mendapat perhatian para peserta diskusi. Provinsi Riau yang memiliki kebudayaan Melayu tinggi dan potensi pariwisata yang banyak, dinilai menjadi sebuah isu strategis dan membutuhkan peran serta pemuda untuk mengoptimalkannya. Hal ini sejalan pula dengan program Pemprov Riau yang mencanangkan Riau the Homeland of Melayu sebagai fokus pembangunan di daerah ini. Rekomendasi yang disampaikan dalam mengoptimalkan potensi ini adalah pendidikan yang berbasis kemelayuan mulai dari tingkat dasar hingga sekolah menengah dan pemberdayaan pemuda dalam bidang kepariwisataan.

Beberapa isu kepemudaan yang lebih umum juga tak luput dari perhatian peserta forum. Seperti, Perilaku hidup beresiko dan kesehatan reproduksi (Narkoba, Sex Bebas dan Menyimpang, HIV/AIDS), Dekadensi Moral pemuda, Rendahnya Rasa Nasionalisme, hingga kurangnya jiwa enterpreneur pemuda untuk menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi tingkat pengangguran.

Semoga dengan adanya forum konsultasi dan workshop dalam rangka pengembangan RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2016-2019 yang diadakan di beberapa daerah ini, fokus pembangunan bidang kepemudaan oleh Pemerintah Pusat dapat lebih terarah dan mengakomodir muatan lokal daerah yang beragam di Indonesia.